Bagaimana Cara Untuk Menjadi Nasionalis

Menjadi seorang nasionalis berarti memiliki rasa kebanggaan dan loyalitas yang kuat terhadap negara Anda sendiri. Berikut adalah beberapa cara untuk menjadi seorang nasionalis:

  1. Kenali dan Hargai Sejarah Negara Anda: Pelajari sejarah negara Anda, termasuk peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh bersejarah, dan pencapaian-pencapaian yang membuat negara Anda menjadi apa adanya. Hargai warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah Anda.
  2. Bangun Rasa Kebanggaan Terhadap Identitas Nasional: Kenali dan bangun rasa kebanggaan terhadap identitas nasional Anda, termasuk simbol-simbol, lambang, bahasa, dan budaya negara Anda. Dukung dan promosikan warisan budaya dan kekayaan alam negara Anda.
  3. Hormati dan Hormati Institusi Negara: Hormati institusi-institusi penting negara Anda, termasuk pemerintah, sistem hukum, militer, dan lembaga-lembaga lainnya. Patuhi hukum dan aturan yang berlaku, serta ambil kumpulan situs slot bebas ip bagian dalam proses demokratis negara Anda.
  4. Berpartisipasi dalam Kegiatan Patriotik: Ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan patriotik seperti peringatan hari nasional, parade militer, atau kegiatan amal untuk mendukung veteran atau anggota militer. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan apresiasi terhadap negara Anda.
  5. Berkontribusi Positif untuk Kemajuan Negara: Berkontribusi secara positif untuk kemajuan negara Anda dengan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Ambil bagian dalam proyek-proyek lokal, dukung bisnis lokal, dan lakukan tindakan-tindakan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  6. Bersikap Terbuka terhadap Diversitas: Meskipun memiliki rasa kebanggaan terhadap negara Anda, bersikaplah terbuka terhadap diversitas dan keberagaman dalam masyarakat. Hormati dan hargai budaya, agama, dan latar belakang etnis yang berbeda-beda, serta jadilah agen perdamaian dan rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok tersebut.
  7. Jadilah Warga Negara yang Bertanggung Jawab: Jadilah warga negara yang bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Anda sebagai anggota masyarakat. Bersikaplah jujur, bantu sesama, dan lakukan tindakan-tindakan yang mempromosikan kebaikan bersama.
  8. Pelihara Rasa Solidaritas dengan Sesama Warga Negara: Bangun dan pelihara rasa solidaritas dengan sesama warga negara Anda. Dukung satu sama lain dalam masa sulit, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi negara Anda.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menjadi seorang nasionalis yang sejati dengan rasa kebanggaan, loyalitas, dan kontribusi positif yang kuat terhadap negara Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa nasionalisme yang sehat adalah yang tidak mengorbankan hak atau martabat orang lain, dan selalu membuka diri terhadap kerjasama internasional dan perdamaian global.

Guyon Ketua KPU soal Perbedaan Pilkada dengan Pil KB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan guyonan soal perbedaan antara pilkada dengan pil keluarga berencana (KB). Guyonan itu disampaikan saat membahas soal isu kepala daerah.

Guyonan itu diutarakan Hasyim dalam Acara Dialog Penguatan Internal Polri bertajuk Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik dan SARA pada Pemilu 2024 di Hotel Ambhara.

Mulanya Hasyim menerangkan soal hadis nabi mengenai karakteristik orang munafik. Karakteristik tersebut yakni selalu bohong ketika berbicara, selalu ingkar ketika berjanji, dan selalu berkhianat ketika diberikan amanat.

“Nah mohon maaf sekali, kayaknya di Indonesia itu, mungkin tidak hanya di Indonesia, di mana-mana itu ya karakternya kayak gitu. Janji-janji lalu diingkari,” ujar Hasyim.

“Sehingga ada semboyan atau ada guyonan kan apa beda pil KB dengan pilkada? Kalau pilkada itu kalau jadi lupa, kalau pil KB kalau lupa jadi. Karena itu, kampanyenya ini itu, begitu jadi lupa dengan janji-janji kampanyenya itu,” ungkap Hasyim menambahkan.

Hasyim menegaskan, sudah seharusnya seseorang yang telah diberi amanah untuk tidak berkhianat. Dia lalu mengungkit soal isu boleh tidaknya koruptor terlibat dalam aktivitas politik lagi.

“Kalau pandangan KPU kan begini, salah satu unsur pidana korupsi kan ada unsur penyalahgunaan wewenang. Itu artinya apa? Ada orang dikasih wewenang tapi disalahgunakan. Itu kan artinya orangnya enggak kredibel,” ucap Hasyim.

Oleh sebab itu, Hasyim menilai semestinya para koruptor tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Hal itu karena mereka sudah mengkhianati amanah yang telah diberikan sebelumnya.

“Alhamdulillah untuk tahun ini, sudah dimulai dari pilkada kemarin bahwa orang yang pernah kena pidana dengan ancaman lima tahun lebih itu enggak boleh nyalon kepala daerah, kecuali kalau selesainya dipidana itu sudah melampaui batas waktu lima tahun,” pungkas Hasyim.

Bawaslu Ungkap Kendala Atasi Politik Identitas di Medsos

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan kendala yang mesti dihadapi dalam mengatasi berbagai konten bermuatan politik identitas di media sosial (medsos). Oleh sebab itu, perlu adanya langkah lebih lanjut untuk mengatasinya.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Acara Dialog Penguatan Internal Polri bertajuk Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik dan SARA pada Pemilu 2024 di Hotel Ambhara.

Mulanya, Rahmat menyampaikan berbagai konten bermuatan politik identitas kerap disebarluaskan ke masyarakat lewat media sosial. Keduanya dia nilai akan saling bersinggungan satu sama lain di waktu mendatang. Dia menekankan persoalan ini perlu dilakukan pengawasan.

Hanya saja, Rahmat menilai jarang ada oknum penyebar konten politik identitas numerounosantaclarita.com yang kemudian diproses hukum. Dia lalu mengungkapkan kendala yang dihadapi.

“Pidananya jarang nih, jarang kena. Kenapa jarang kena? Karena ip adress-nya berubah-ubah, orangnya berubah-ubah, buzzer berubah-ubah juga,” ujar Rahmat.

Rahmat menegaskan, persoalan-persoalan tersebut mesti segera ditanggulangi. Hal itu perlu dilakukan dengan mengutamakan pendekatan pencegahan serta giat preventif.

“Misalnya melakukan take down dan lain-lain dengan syarat satu, tidak menghalangi kebebasan berbicara. Itu yang paling penting salah satunya,” tutur Rahmat.

Jika Penuh Hoax, Mahfud MD: Pemilu 2024 Bisa Jadi Malapetaka

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan berbagai stakeholder pemilu akan bahaya dari berita atau informasi hoax dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Menurut Mahfud, pemilu 2024 mendatang bakal menjadi malapetaka bagi Indonesia jika dipenuhi dengan informasi hoax.

“Pemilu dapat berubah menjadi malapetaka, jika dipenuhi dengan informasi yang tidak benar atau hoax yang dapat memecah belah masyarakat,” ujar Mahfud yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar dalam seminar yang diselenggarakan Dewan Pers bertajuk ‘Pers Dan Pemilu Serentak 2024’, di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.

Mahfud mencontohkan hoax yang menguat pada penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019. Hoax tersebut, kata dia, telah merugikan pemilih karena mengelabuhi pandangan publik dan berujung pada kekeliruan pilihan saat pemungutan suara.

Tak hanya itu, kata Mahfud, yang lebih berbahaya adalah hoaxbisa memicu dan menimbulkan pembelahan sosial yang diikuti dengan judi bola parlay kebencian.

“Tentu kita tidak hanya khawatir hal tersebut dapat berujung pada konflik sosial, tetapi kita juga khawatir hal tersebut menjadi penghambat penyelengaraan negara dan kemajuan bangsa,” tandas Mahfud.

Karena itu, kata Mahfud, pers memiliki peran yang strategis untuk menyajikan berita yang obyektif dan benar. Menurut dia, memberitakan informasi yang obyektif membuat kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia meningkat.

“Salah satu hal penting untuk menjaga suhu sosial adalah dengan menyajikan informasi yang benar secara objektif dengan memperhitungkan konsekuensi sosial dengan beredarnya suatu informasi di masyarakat,” ungkap dia.

Karena itu, kata Mahfud, tidak salah jika pers ditempatkan sebagai pilar ke empat demokrasi.

“Pers secara ideal ditempatkan sebagai penguatan kepentingan publik yang objektif. Informasi yang disajikan secara seimbang dan objektif pada fakta, bukan kepentingan. Untuk setia pada idealitas ini, diperlukan komitmen organisasi perusahaan pers dan insan jurnalistik yang secara klasik telah dibuatkan ke dalam kode etik jurnalistik,” pungkas Mahfud.

Soal Pemilu, Mahfud MD: Pilih Wakil Sekaligus Program

Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan masyarakat agar benar-benar memperhatikan kerja dan program dari para caleg dan pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pemilu Serentak 2024. Menurut Mahfud, pemilu bukan sekedar memilih wakil di legislatif dan eksekutif, tetapi juga memilih program yang telah untuk membangun Indonesia ke depannya.

Hal ini disampaikan Mahfud melalui Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar dalam seminar yang diselenggarakan Dewan Pers bertajuk ‘Pers Dan Pemilu Serentak 2024’, di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.

“Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya,” ujar Mahfud.

Tujuan pelaksanaan pemilu, kata Mahfud adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Jika tidak, kata Mahfud, pemilu akan kehilangan roh demokratisnya dan hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara.

“Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu yang mengikat keseluruhan prosesnya,” tandas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan penyelenggaraan pemilu demokratis membutuhkan transparansi informasi. Menurut dia, aspirasi rakyat hanya dapat ditangkap, dipertajam, dan direspon oleh peserta Pemilu jika ada transparansi dan akuntabilitas informasi.

“Para pelaku politik dan lembaga negara harus mengkomunikasikan kinerjanya agar pemilih dapat menilai dan menentukan pilihannya secara tepat,” ungkap dia.

Apalagi, kata Mahfud, pemilu pada hakikatnya adalah momentum kompetisi politik yang sangat dinamis. Suatu kompetisi, kata dia, selalu diwarnai dengan naiknya suhu sosial yang dapat mengancam demokrasi itu sendiri, jika tidak dikelola dengan baik.

“Salah satu hal penting untuk menjaga suhu sosial adalah dengan menyajikan informasi yang benar secara objektif dengan memperhitungkan konsekuensi sosial dengan beredarnya suatu informasi di masyarakat,” pungkas Mahfud.

Ternyata Alasan PDIP Pilih Sistem Proporsional Tertutup

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 terkait sistem proporsional terbuka. Dalam sidang tersebut PDIP mendukung agar sistem pemilh umum diubah menjadi proporsional tertutup.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Ia menyebut sistem proporsional tertutup sangat ideal untuk diterapkan, karena bisa melahirkan sosok yang calon kompeten. Bukan berdasarkan kekuatan modal maupun kekuasaan.

“Teman-teman bisa lihat yang diusulkan partai belum tentu jadi, karena yang penting tempur pasar bebas, kuat-kuatan modal, kuat-kuatan kekuasaan. Jadilah itu, mau begini terus demokrasi yang dihadirkan?” kata Arteria Dahlan saat ditemui seusai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Bukan hanya soal integritas calon, menurut Arteria, sistem tertutup juga memberikan kemudahan terkait teknis pemilihan, mulai dari surat suara maupun penghitungan suara.

“Bagaimana kompleksitas model surat suara, bagaimana memastikan mekanisme pemungutan suara penghitungan suara itu minim dari penyimpangan,” ungkapnya.

“Ini lebih sederhana mau dilakukan minggu depan pun proporsional tertutup pasti bisa,” ujarnya.

Arteria menjelaskan, apa yang dilakukan oleh pihaknya memang bukan sesuatu yang populer, bila dibandingkan dengan 8 partai parlemen lainnya. Namun dia mengklaim yang dilakukan partainya untuk menyelamatkan demokrasi.

“Ini bukan kerjaan yang populer, enggak ada mungkin yang ingin proporsional tertutup. tetapi kita ingin memastikan demokrasi kita yang seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami,” ungkapnya.

“Saya belum tentu dengan proposal tertutup, saya kepilih,” tutupnya.

Saat ini MK sedang menguji materi (judicial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Apabila judicial review itu dikabulkan MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih mencoblos tanda gambar partai politik pada surat suara, bukan foto calon anggota legislatif.

Enam orang yang mengajukan uji materi ke MK adalah Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI). Partai Nasdem, PKS dan PSI telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi tersebut.

Tolak Sistem Tertutup, Golkar Komitmen Jaga Demokrasi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan sikap partai yang menolak sistem pemilu tertutup. Alasannya, menurut Airlangga, Golkar berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan reformasi.

“Golkar komitmen dengan reformasi, Golkar komitmen terhadap hak yang sudah diberikan kepada masyarakat, sehingga hak yang sudah diberikan ke masyarakat tidak boleh kita tarik kembali karena Partai Golkar selalu bersama rakyat,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Golkar, kata Airlangga bersama 7 partai di parlemen sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup. Pasalnya, sistem tersebut tidak demokratis karena merampas kedaulatan rakyat dalam menentukan dan memilih para wakilnya. “Sistem proporsional terbuka juga sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya,” tandas Airlangga.

Dengan sistem proporsional terbuka, Golkar juga menjaga dan memberikan peluang yang sama kepada para kader untuk berjuang menjadi wakil rakyat. Pada akhirnya, kehadiran para kader Golkar di Pemilu bisa berkontribusi pada perolehan kursi dan suara partai baik di tingkat DPR maupun DPRD.

Sebelumnya, Airlangga menargetkan perolehan kursi Partai Golkar di wilayah Jawa 1 yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Airlangga saat membuka Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Pemenangan Pemilu 2024 untuk Wilayah Jawa I di Jakarta.

Jumlah kursi DPR RI Daerah Pemilihan Banten, kata Airlangga, harus bertambah dari 3 kursi menjadi 4 kursi di tahun 2024. Sementara DPRD provinsi dari 11 kursi menjadi 20 kursi. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota dari 60 kursi menjadi 90 kursi.

Selanjutnya, untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat, Golkar menargetkan jumlah kursi DPR RI dari 14 kursi menjadi 23 kursi di tahun 2024. Sementara DPRD provinsi dari 16 kursi menjadi 25 kursi. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota dari 194 kursi menjadi 293 kursi.

“Itu target Jawa Barat belum dihitung saat Kang Emil (Ridwan Kamil) bergabung. Dengan bergabungnya Kang Emil, tentu ada tambahan kursi lagi,” ujar Airlangga.

Soal Pemilu, Mahfud MD: Pilih Wakil Sekaligus Program

Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan masyarakat agar benar-benar memperhatikan kerja dan program dari para caleg dan pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pemilu Serentak 2024. Menurut Mahfud, pemilu bukan sekedar memilih wakil di legislatif dan eksekutif, tetapi juga memilih program yang telah untuk membangun Indonesia ke depannya.

Hal ini disampaikan Mahfud melalui Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar dalam seminar yang diselenggarakan Dewan Pers bertajuk ‘Pers Dan Pemilu Serentak 2024’, di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.

“Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya,” ujar Mahfud.

Tujuan pelaksanaan pemilu, kata Mahfud adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Jika tidak, kata Mahfud, pemilu akan kehilangan roh demokratisnya dan hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara.

“Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh slot spaceman demokrasi. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu yang mengikat keseluruhan prosesnya,” tandas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan penyelenggaraan pemilu demokratis membutuhkan transparansi informasi. Menurut dia, aspirasi rakyat hanya dapat ditangkap, dipertajam, dan direspon oleh peserta Pemilu jika ada transparansi dan akuntabilitas informasi.

“Para pelaku politik dan lembaga negara harus mengkomunikasikan kinerjanya agar pemilih dapat menilai dan menentukan pilihannya secara tepat,” ungkap dia.

Apalagi, kata Mahfud, pemilu pada hakikatnya adalah momentum kompetisi politik yang sangat dinamis. Suatu kompetisi, kata dia, selalu diwarnai dengan naiknya suhu sosial yang dapat mengancam demokrasi itu sendiri, jika tidak dikelola dengan baik.

“Salah satu hal penting untuk menjaga suhu sosial adalah dengan menyajikan informasi yang benar secara objektif dengan memperhitungkan konsekuensi sosial dengan beredarnya suatu informasi di masyarakat,” pungkas Mahfud.

Nasdem dan Gerindra-PKB Bertemu, Sinyal Muncul Koalisi?

DPP Partai NasDem menyambangi Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Rombongan DPP Nasdem dipimpin Waketum Ahmad Ali.

Mereka tiba sekitar Pukul 12.30 WIB dan disambut oleh para elite Gerindra dan PKB, antara lain Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Wasekjen PKB Syaiful Huda.

Setelah itu, mereka melakukan pertemuan tertutup sekitar sekitar 1,5 jam. Kunjungan ini pun memunculkan spekulasi muncul koalisi baru dengan nama koalisi Perubahan Indonesia Raya dengan anggota Gerindra, PKB dan Nasdem.

Diketahui, Gerindra dan PKB sendiri sudah membentuk koalisi dengan Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Sementara Nasdem sedang menggodok koalisi bersama Demokrat dan PKS dengan Koalisi Perubahan. Berbeda dengan KIR, Koalisi Perubahan hingga saat ini belum dideklarasikan.

Merespons hal tersebut, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan semua terbuka kemungkinan terbentuknya koalisi termasuk munculnya koalisi Perubahan Indonesia Raya dengan anggota Gerindra, PKB dan Nasdem. Apalagi, kata dia, politik itu dinamis dan Gerindra-PKB terbuka bagi Nasdem jika bergabung.

Polri Prediksi Hoax Pemilu 2024 Mulai Gencar Disebar Pertengahan 2023

Polri memprediksi kabar bohong atau hoax terkait Pemilu 2024 mulai gencar disebarkan ke publik pada pertengahan 2023. Untuk itu, Polri tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi tersebut.

Prediksi itu disampaikan Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Gatot Repli Handoko dalam dialog penguatan internal Polri bertajuk “Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik, dan SARA pada Pemilu 2024” di Hotel Ambhara.

Berkaca pada Pemilu 2019, Gatot menyampaikan media sosial yang digunakan berbeda-beda untuk menyebar hoax di daerah-daerah. Di Jakarta, hoax lebih banyak disebar lewat Twitter, sedangkan di Papua pada umumnya menggunakan Facebook.

Selain itu, TikTok sebagai salah satu media sosial yang kini menjamur di masyarakat juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax.

Untuk mengatasinya, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan jajarannya di daerah, serta tim siber Bareskrim Mabes Polri.

“Tugas Polri adalah melawan segala bentuk hoax, sekaligus memberikan klarifikasi,” kata Gatot Repli Handoko.