Demokrat Yakin Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB Tak Ganggu Koalisi Perubahan

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengaku yakin kunjungan DPP Nasdem ke Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB tidak akan mengganggu proses finalisasi dan pematangan Kaolisi Perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat dan PKS. Menurut Kamhar, Koalisi Perubahan akan makin matang untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

“Sama sekali tak mempengaruhi atau mengganggu proses politik yang telah berjalan pada Koalisi Perubahan yang terus berkemajuan,” ujar Kamhar kepada wartawan.

Menurut Kamhar, kunjungan tersebut merupakan hal yang wajar dalam politik. Dia juga yakin Nasdem bakal tetap bersama Demokrat dan PKS. “Silaturahmi politik yang dilakukan Nasdem berkunjung ke Sekretariat Bersama koalisi Gerindra dan PKB adalah hal yang wajar dan biasa saja. Membangun dan menjaga komunikasi politik lintas partai menjadi keniscayaan pada dinamika politik yang tinggi,” tandas dia.

Apalagi, kata Kamhar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menetapkan dukungan kepada Anies sebagai bacapres. Bahkan, AHY sudah mengajak Nasdem dan PKS untuk membentuk Sekretariat Perubahan.

“Kejelasan dan ketegasan sikap ini membuat semuanya menjadi terang benderang, menepis tudingan-tudingan yang mempertanyakan kelanjutan Koalisi Perubahan dan Mas Anies dapat tiket atau tidak,” jelas Kamhar.

Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Demokrat mengapresiasi upaya setiap parpol membangun komunikasi dan silaturahmi. AHY, kata dia, sebelum ini telah memulai tradisi membuka komunikasi dan silaturahmi lintas parpol.

“Lagi pula, berbeda koalisi di Pilpres 2024 bukan berarti menutup komunikasi. Malah semakin perlu terus dijalin kebersamaannya, agar kontestasi bukan menjauhkan, melainkan semakin merekatkan. Perbedaan itu kan anugerah, jangan dijadikan sarana permusuhan,” ungkap Herzaky.

Apalagi, kata Herzaky, Nasdem, Gerindra, dan PKB saat ini sama-sama masih bagian dari pendukung pemerintah Jokowi. Karena itu, kata dia, wajar jika sesama parpol pengusung pemerintahan Jokowi membangun komunikasi meskipun beda jalan menuju 2024.

“Untuk koalisi perubahan, masih jalan terus dan semakin maju. Kunjungan teman-teman Nasdem ke Gerindra-PKB juga sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan kami. Doakan saja Sekretariat Perubahan segera terbentuk, dan deklarasi bisa dilakukan pada momentum yang tepat,” pungkas Herzaky.

KPK Panggil Dua Politikus Demokrat Terkait Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua mantan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2010-2015.

Adapun, kedua Politikus Demokrat yang dipanggil untuk digali keterangannya tersebut yakni, Atte Sugandi dan Azam Azman. Atte Sugandi merupakan Anggota DPR Periode 2009 – 2014. Sedangkan, Azam Azman, Anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jaksel, atas nama Atte Sugandi dan Azam Azman,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya.

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik terhadap keterangan dua Politikus Partai Demokrat tersebut. Namun belakangan, KPK sedang mendalami soal Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR RI dengan PT Garuda Indonesia soal pengadaan pesawat Airbus.

RDP antara DPR RI dengan PT Garuda Indonesia tersebut sudah sempat didalami penyidik KPK lewat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Golkar Sulawesi Barat (Sulbar), Ibnu Munzir dan mantan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Ari Sapari, pada 9 November 2022.

Diketahui sebelumnya, KPK kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2010-2015. Tersangka baru tersebut merupakan mantan anggota DPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mantan Anggota DPR RI tersebut yakni, Chandra Tirta Wijaya (CTW). Chandra bersama pihak lainnya termasuk korporasi diduga menerima suap Rp100 miliar terkait pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

“Saat ini KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT GI (Garuda Indonesia) Tbk 2010-2015,” ujar Ali.
“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi,” imbuhnya.

Sayangnya, KPK belum dapat menjelaskan secara terang benderang terkait konstruksi kasus ini. KPK akan mengumumkan rangkaian dugaan perbuatan pidana, pihak-pihak yang berstatus tersangka, dan pasal yang disangkakan setelah adanya proses penangkapan dan penahanan.

Penetapan tersangka baru ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK sebelumnya telah lebih dulu menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar sebagai tersangka. Emirsyah telah divonis bersalah atas kasus suap pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

Emirsyah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Dalam putusan di tingkat kasasi, ia juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, Emirsyah dibebankan membayar uang pengganti sejumlah 2.117.315 dolar Singapura subsider dua tahun penjara.