Dugaan tidak bayar upah lembur buruh, pemprov jateng di mediasi

SEMARANG – Kasus dugaan https://303grilldallas.com/ terdapatnya masalah pekerja di Grobogan yang upah lemburnya tak dibayarkan yang sempat viral di media.sosial, telah lewat mekanisme mediasi dan investigasi. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah tetap berusaha selesaikan masalah tersebut.

Dari hasil investigasi awal, sebenarnya ditemukan pelanggaran yang dilakukan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng Mumpuniati, selagi dikonfirmasi lewat telepon, Senin (6/2/2023). Menurutnya, meski tidak menemui kata sepakat, perusahaan mengklaim akan membayar upah lembur pekerja.

Mumpuniati mengatakan, pihaknya telah melakukan usaha pemeriksaan terhadap Jumat (3/2/2023) lalu. Dari hasil investigasi awal, sebenarnya ditemukan pelanggaran yang dilakukan.
“Kami menemukan ada pelanggaran perusahaan didalam hal pembayaran upah. Kami sampaikan ke pihak perusahaan dan telah bersedia bayar upah karyawan yang belum dibayarkan, didalam selagi enam hari berasal dari hari Jumat kemarin. Kami termasuk memerintahkan dihitung ulang. Hari ini kami ingin dapat mengirimkan nota riksa,” urainya.

Dikatakan, berdasarkan pemeriksaan, perusahaan berikut dikira tak membayar upah lembur sejak Oktober 2022. Berdasar hal itu, Disnakertrana Jateng memerintahkan penghitungan ulang nominal honor lembur sejak September 2022. Itu ditunaikan sehingga terdapatnya penelurusan sejak dini, mengingat kuantitas karyawan di perusahaan padat karya itu meraih 3.000 orang.
Mumpuniati mengatakan, cocok Perppu 2/2022, kelalaian pembayaran upah lembur dapat memicu perusahaan dikenai sanksi pidana. Namun demikian, ia menjelaskan hal itu ditunaikan secara berjenjang.

“Terkait nasib pekerja yang ada didalam video viral, kami telah memberikan karyawan tak boleh di PHK, sebab hal seperti ini,” papar Mumpuniati.
Dia mengatakan, berkaca berasal dari masalah tersebut, dia berharap, kalau ada masalah, buruh sehingga melakukan komunikasi yang baik bersama perusahaan. Jika saluran komunikasi terhambat, pekerja dapat menghubungi mediator di kabupaten/ kota. Selain itu, pekerja termasuk boleh langsung mengadukannya ke Disnakertrans Jateng.

Mumpuniati memastikan, pelapor tidak mesti berkunjung langsung ke kantor Disnakertrans Jateng. Berbagai saluran media sosial dapat dimanfaatkan.
“Pastikan pula cantumkan identitas lengkap, nomor telepon, itu akan kami lindungi sehingga dapat menindaklanjuti laporan,” tegas Mumpuniati.

Diakui, pihaknya selalu responsif terhadap tiap-tiap laporan buruh mengenai sengketa bersama perusahaan. Setiap tahun, kira-kira 700 aduan di terima dan diselesaikan lewat mediasi pembinaan, atau jalur hukum.

Mumpuniati mengungkapkan, terhadap 2022, lewat kanal LaporGub dan media sosial, terdapat 745 laporan yang berbentuk aduan dan permintaan informasi. Sementara, di awal 2023 ada 56 laporan, terdiri berasal dari 41 aduan dan 11 menghendaki informasi.
Adapun, berasal dari masalah di awal 2023, sebanyak 44 masalah atau 78,57 prosen selesai. Sedangkan, 12 di antaranya (21,43 persen) sedang didalam proses penyelesaian.

Menurut knowledge Disnakertrans Jateng, terhadap 2022, kanal Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan pekerja untuk melapor. Sementara, kanal facebook duduki alur kedua, disusul lewat kanal twitter.
“Setiap th. kira-kira segitu di angka 700-an (laporan). Trennya sebenarnya ada kenaikan, sebab masyarakat lebih melek teknologi, termasuk lebih ringan (untuk melapor). Ada yang berkunjung langsung juga,” ujarnya.

Ia mengatakan, selagi ini pihaknya sedang memproses berbagai laporan tersebut. Masalah yang diadukan pekerja bervariasi, merasa berasal dari pesangon tidak dibayar, upah lembur tak dibayar, PHK sepihak, hingga cuti ibu hamil dikurangi.

Baca Juga: Polisi Ribuan Siaga Aksi di Depan Kantor DPR

Mumpuniati mengatakan, saat ada aduan masuk, akan ditunaikan mitigasi masalah. Penyelesaian aduan pekerja, ditunaikan bersama jalur mediasi bersama melibatkan mediator berasal dari kabupaten/ kota. Namun, kalau masalah tak dapat diselesaikan, Disnakertrans Jateng lewat mekanisme pemeriksaan dan penerbitan nota riksa. Jika tak didapat titik temu, bukan tidak bisa saja masalah berikut naik ke meja hijau.

“Kalau pelanggaran masuk ke pengawas 100 prosen akan terbit nota riksa. Tetapi, Kalau dapat di mediasi ya lewat jalur mediasi,” ucapnya.
Mumpuniati mengatakan, telah menyiagakan 150 orang pengawas ketenagakerjaan di enam wilayah. Meliputi, Semarang, Solo, Pati, Magelang, Banyumas, dan Purwokerto.