Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan sikap partai yang menolak sistem pemilu tertutup. Alasannya, menurut Airlangga, Golkar berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan reformasi.
“Golkar komitmen dengan reformasi, Golkar komitmen terhadap hak yang sudah diberikan kepada masyarakat, sehingga hak yang sudah diberikan ke masyarakat tidak boleh kita tarik kembali karena Partai Golkar selalu bersama rakyat,” ujar Airlangga dalam keterangannya.
Golkar, kata Airlangga bersama 7 partai di parlemen sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup. Pasalnya, sistem tersebut tidak demokratis karena merampas kedaulatan rakyat dalam menentukan dan memilih para wakilnya. “Sistem proporsional terbuka juga sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya,” tandas Airlangga.
Dengan sistem proporsional terbuka, Golkar juga menjaga dan memberikan peluang yang sama kepada para kader untuk berjuang menjadi wakil rakyat. Pada akhirnya, kehadiran para kader Golkar di Pemilu bisa berkontribusi pada perolehan kursi dan suara partai baik di tingkat DPR maupun DPRD.
Sebelumnya, Airlangga menargetkan perolehan kursi Partai Golkar di wilayah Jawa 1 yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan Airlangga saat membuka Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Pemenangan Pemilu 2024 untuk Wilayah Jawa I di Jakarta.
Jumlah kursi DPR RI Daerah Pemilihan Banten, kata Airlangga, harus bertambah dari 3 kursi menjadi 4 kursi di tahun 2024. Sementara DPRD provinsi dari 11 kursi menjadi 20 kursi. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota dari 60 kursi menjadi 90 kursi.
Selanjutnya, untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat, Golkar menargetkan jumlah kursi DPR RI dari 14 kursi menjadi 23 kursi di tahun 2024. Sementara DPRD provinsi dari 16 kursi menjadi 25 kursi. Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota dari 194 kursi menjadi 293 kursi.
“Itu target Jawa Barat belum dihitung saat Kang Emil (Ridwan Kamil) bergabung. Dengan bergabungnya Kang Emil, tentu ada tambahan kursi lagi,” ujar Airlangga.
